WARTALIDIK, Jakarta,– Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menugaskan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH menghadiri peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Online melalui platform SIPD RI, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Kegiatan ini mencakup peluncuran SIPD Online serta penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), serta perjanjian kerja sama antara Kemendagri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia mengenai penerapan SP2D Online dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara hadir mewakili Gubernur. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Plt. Ketua Asbanda Busrul Iman, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri Erikson Manihuruk, serta Direktur Utama PT. Bank SulutGo, Revino Pepah. Selain itu, turut hadir Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dan para Kepala BKAD/BPKAD dari 21 provinsi di Indonesia.
Acara berlangsung pada Kamis, 17 April 2025. di Hotel Bidakara, Jakarta.
Penerapan SP2D Online bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam proses pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening perangkat daerah atau pihak ketiga secara real time.
Melalui sistem terintegrasi SIPD RI dan SP2D Online, Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah dapat beroperasi lebih efektif, mendukung visi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, serta mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan SP2D Online.
“Kami berharap, melalui SP2D Online, Pemerintah Daerah bersama Bank Pembangunan Daerah dapat meningkatkan efektivitas penatalayanan kas daerah. Sistem ini akan memperkuat integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung digitalisasi sistem keuangan daerah yang terintegrasi secara nasional.
